Baca teks berikut ini dengan cermat.

Perdebatan Wacana Penghapusan Hasil Rapid Test Covid untuk Bepergian

Wacana penghapusan hasil rapid test mulai mencuat pada bulan Juni 2020. Syarat hasil rapid test, PCR, atau minimal surat keterangan sehat memang masih menjadi salah satu syarat administratif untuk bepergian berdasarkan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan menyatakan rapid test tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosis orang yang terinfeksi Covid-19. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, khususnya halaman 82 pada bagian definisi operasional.

Mengenai wacana penghapusan rapid test Covid-19. Para pelaku usaha dan pengamat pariwisata memiliki pandangan berbeda. Pegiat pariwisata mendorong wacana penghapusan rapid test sebagai syarat bepergian.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batam, Muhammad Mansyur, mengatakan rapid test tidak tepat diterapkan kepada orang yang hendak bepergian. "Karena tidak akurat dan harganya mahal," kata Mansyur kepada Tempo, Senin, 10 Agustus 2020. Calon penumpang harus membayar 85 ribu sampai 150 ribu.

Berbeda dengan Muhammad Mansyur, Siska Mandalia tidak setuju jika hasil rapid test dicabut sebagai syarat administrasi bepergian. Menurut dia, selama kurva kasus Covid-19 tinggi, syarat ini masih diperlukan untuk memetakan zona penyebaran virus corona. "Salah satu prinsip dalam pariwisata adalah keselamatan," kata dosen jebolan Tourism Management dari Chung Hua University, Taiwan, tersebut.

Apabila mengingat kondisi keselamatan negara pada saat ini, pelaksanaan tes kesehatan sangat diperlukan. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah tes kesehatan seharusnya tidak memberatkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, ditambah keadaan sedang seperti ini. Jadi, tes kesehatan sebaiknya tetap diadakan, tetapi dengan biaya yang terjangkau atau bisa dilakukan klaster sesuai kemampuan masyarakat yang melakukan tes.

(Sumber: Tempo.co, dengan penyesuaian)

Pihak pro dalam teks diskusi di atas adalah ....

A

Ketua Pariwisata Negara Indonesia

B

PHRI Kota Batam

C

Siska Mandalia

D

Dosen Pariwisata

Pembahasan:

Untuk mengetahui pihak pro kepada Kementerian Kesehatan dalam teks diskusi di atas, kita harus membaca teks dengan cermat.

Bagian penjelasan pihak yang pro kepada Kementerian Kesehatan dalam teks diskusi di atas terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Kalimat yang mendukung Kementerian Kesehatan mengenai wacana penghapusan rapid test adalah

Pegiat pariwisata mendorong wacana penghapusan rapid test sebagai syarat bepergian.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batam, Muhammad Mansyur mengatakan rapid test tidak tepat diterapkan kepada orang yang hendak bepergian.

Jadi, pihak pro dalam teks diskusi di atas adalah PHRI Kota Batam.

Bahasa Indonesia Kelas 9 Menulis Teks Diskusi Menggali Informasi Teks Diskusi KD3.9
Ingin latihan soal-soal dengan topik yang sama?

Coba kuis

Ingin cari soal-soal dengan topik yang sama?

Bank Soal


Ayo daftar untuk mendapatkan 43.530 soal latihan!

Daftar sekarang!

Soal Populer Hari Ini